Ilmu Politik

SEJARAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA

MENURUT MAKLUMAT WAPRES X TAHUN 1945

PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

Hampir semua negara menyatakan dirinya demokratis. Setiap orang tak terkecuali senantiasa menyatakan dirinya demokratis. Bung Karno tidak mau dikatakan pemerintahannya tidak demokratis, walaupun akhirnya berpisah dengan wakil presiden Moh. Hatta gara-gara demokrasi yang dijalankan tidak sesuai  dengan pemikiran demokrasi seiring berjalannya demokrasi. Oleh karena demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas.

PARTAI POLITIK DAN BIOKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

            Kehidupan partai politik di indonesia dikenal semenjak adanya maklumar X wakil Presiden tahun 1945. Bayak partai politik yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat ini. Sebelumnya ketika pemerintah proklamasi dibentuk, susunan kabinatnya sama sekali tidak ditempati oleh orang-orang partai. Sebelum itu belum terbentuk partai politik. Kabinetnya disebut cabinet presidensial yang dipimpin oleh presiden. Cabinet ini berusia dari tanggal 19 Agustus 1945 samapi dengan 14 November 1945. Akan tetapi pada tanggal 29 januari 1948 kabinet parlementer yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin II (Partai Sosialis) jatuh dan diganti oleh cabinet presidensial I yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta terbentuk pada tanggal 4 Agustus 1949. Dalam kabinet presidensial ini semua kementerian dipimpin oleh orang-orang paratai politik. Dibawah UUD 45 yang mengikuti sistem pemerintahan presidensial, ternyata diterapkan pula System parlementer pertama dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir yang terdiri dari 16 Kementerian. Dengan berakhirnya kabinet Amir Syafuddin kedua, maka sistem kabinet kembali ke kabinet presidensial yang dipimpin oleh Presiden Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri yang tidak Berpartai. Kabinet ini didukung oleh partai politik Masyumi, PNI, PKRI, Parkindo, PGRI, PSI, dan terdiri dari 17 Kementerian. Kabinet ini memiliki program kerja antara lain berunding atas dasar perjanjian Raville, melepaskan terbentuknya Negara Indonesia Serikat, Nasionalisasi dan Pembangunan.

            Pada tanggal 4 Agustus 1949 tersusun kabinet Presidensial kedua yang dipimpin oleh Wakil presiden Moh. Hatta. Kabinet Presidensial Hatta kedua mempunyai 19 kementerian. Dengan beralihnya sistem pemerintahan RI menjadi Pemerintahan Republik Indonesia (RIS), maka susunan kabinetnya berubah. Ditengah pemerintahan RIS ini pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta membentuk pemerintahan RI dengan susunan kabinet yanf dipimpin oleh Dr. A. Halim. Kabinet ini debentuk berdasarkan keputusan Presiden RI no. 16 Tahun 1950.

Program kerja kabinet RIS yang pertama dan yang terakhir :

1.      Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ketangan bangsa indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama.

2.      Menyelenggarakan ketentraman umum

3.      Mengadakan persiapan untuk dasar hukum

4.      Berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat.

5.      Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan  masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional.

6.      Menyelesaikan soal Irian Barat dengan tahun ini dengan jalan damai

7.      Menjalankan Politik Luar Negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia Internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia.

Maklumat Presiden 14 November 1945

            Tanggal 11 November 1945 BP-KNIP mengeluarkan pengumuman nomor 5 tentang pertanggung jawaban Menteri Kepada Perwakilan Rakyat. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai MPR. Sementara itu,  BP-KNIP disamakan dengan DPR. Jika demikian, secara tidak langsung BP-KNIP dengan mengeluarkan pengumuman nomor 5 telah meminta peralihan pertanggung jawaban menteri-menteri dan presiden BP-KNIP anehnya, Presiden Sukarno menyetujui isul tersebut dan mengeluarkan Maklumat pemerintah Tanggal 14 November 1945. Dengan persetujuan tersebut sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945 tealh diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP-KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Akhir nya kabinet presidensial Sukarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebgai perdan menteri pertama. Kejadiaan ini awal penyimpanhan UUD 1945 dalam Negara Republik Indonesia.

            Selain mengeluarkan Maklumat No. X, Mohammad Hatta juga pernah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tangal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk memberntuk partai-partai politik, yang isinya berbunyi sebgai berikut :

            Berhubung dengan usul badan pekerja komite nasional indonesia pada pusat kepada pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu jhendaknya memprkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keaman masyarakat, Pemerintah menegaskan pendirinanya yang telah diambil beberapa waktu lalu, bahwa :

1.      Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengna adanya partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

2.      Pemerintah berharap supaya partai partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dulangsungkannya pemelihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946

Dengan anjuran itu, berdirilah 10 partai politk, yaitu :

1.      Masyumi (majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, berdiri 7 November 1945

2.      PKI (Partai Komonis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Moch. Yusuf, berdiri 7 November 1945

3.      PBI (Partai Buruh Indonesia), yang dipimpin oleh Njono, berdiri 8 November 1945

4.      Partai Rakyat Jelata, yang dipimpin oleh Sutan Dewanis,  berdiri 8 November 1945

5.      Parkindo (Partai Kristen Indonesia), yang dipimpin oleh Ds. Probowinoto, berdiri 10 november 1945.

6.      PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang dipimpin oleh MR. Amir Sjarifuddin, berdiri 10 November 1645.

7.      PRS (Partai Rakyat Sosialis), yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis, yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Sjarifuddin, dan Oei Hwee Goat, pada Desenber 1945.

8.      PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), yang dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri 8 Desember 1945.

9.      Permai (Partai Rakyat Marhaen Indonesia), yang dipimpin oleh J.B. Assa, berdiri 17 Desember 1945.

10.  PNI (Partai Nasional Indonesia), yang dipimpin oleh sidik Djojosukarto, Berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI (Patai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Seikat Indonesia,yang masing-masing telah berdiri antara bulan November dan Desember 1945.